Jakarta (BeritaMu.co.id) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti rendahnya penyerapan belanja kesehatan COVID-19 yang bersumber dari earmarking Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
“Realisasinya baru 41,5 persen yaitu Rp22,5 triliun dari Rp54,1 triliun sejak Januari sampai Agustus 2021,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara daring di Jakarta, Kamis.
Sedangkan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai Agustus 2021, kata dia, telah mencapai Rp337,5 triliun.
Secara perinci penggunaan earmarking DAU/DBH untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp11,7 triliun atau 29,9 persen dari anggaran Rp39,2 triliun.
Sri Mulyani mengatakan realisasi tersebut meliputi penanganan COVID-19 senilai Rp4 triliun, dukungan vaksinasi Rp900 miliar, dukungan pada kelurahan Rp300 miliar, insentif tenaga kesehatan Rp4,1 triliun, dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat Rp2,4 triliun.
Selanjutnya penggunaan DID untuk penanganan COVID-19 tercatat Rp3,3 triliun atau 56,1 persen dari pagu Rp5,9 triliun.
Sementara penyaluran Dana Desa untuk COVID-19, kata dia, mencapai Rp5,7 triliun atau 99,9 persen dari alokasi Rp5,8 triliun. Begitu pula dengan penyaluran BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang baru sebesar Rp1,7 triliun atau 51,56 persen dari anggaran Rp3,3 triliun.
“Belanja bansosnya juga masih rendah, ini bisa dikejar dan diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih baik pada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sri Mulyani.
Sedangkan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah, ia menuturkan pertumbuhan realisasinya kian membaik dan meningkat 216 persen pada Agustus 2021 yaitu Rp4 triliun, dibandingkan periode sama tahun lalu yakni Rp1,5 triliun.
“Jadi ada kenaikan pembayaran insentif nakes di daerah dan ini tentu sangat baik bagi tenaga kesehatan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
