Beritamu.co.id, JAKARTA – Sejak Manajemen Pelaksana dibentuk pada 17 Maret 2020 dan gelombang pertama diluncurkan pada 11 April 2020, Program Kartu Prakerja baru berusia 17 bulan.
Namun, dalam usia sedini itu, Kartu Prakerja berhasil mengubah wajah layanan publik, khususnya di bidang pelatihan vokasi di era digital sekarang ini.
Proses pelaksanaan program berlangsung end-to-end digital, tanpa tatap muka dan tanpa perantara. Selain itu, Kartu Prakerja sukses mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia, serta menerapkan prinsip ‘consumer centric’, yakni sebuah layanan dengan menitikberatkan pada kepuasan konsumen.
Terbukti, program Kartu Prakerja memiliki layanan contact center yang dapat diandalkan, bekerja 12 jam setiap hari tanpa libur, melalui tiga jenis saluran layanan sesuai pilihan pengguna jasa.
Dengan berbagai kelebihan tersebut, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menyebut Program Kartu Prakerja sebagai ‘the first government startup’.
Meskipun lahir dan menjalankan operasional dengan dana APBN, namun program ini memiliki kultur sebagaimana perusahaan rintisan yang didominasi anak muda berkemampuan cemerlang serta berdedikasi tinggi.
Pernyataan itu disampaikan Denni Purbasari dalam Forum Digiweek 2021, sebuah konferensi tahunan yang digelar The Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan kali ini mengangkat tema besar ‘Governing Indonesia’s Digital Economy, Menuju Ekonomi Digital Indonesia yang Inovatif, Inklusif & Aman’.
Dalam diskusi bertopik ‘Masa Depan Pendidikan: Pembelajaran dari Pandemi dan Peran EduTech untuk Pengembangan SDM’, Denni Purbasari yang tampil satu panel dengan peneliti CIPS Latasha Safira serta salah satu pendiri HarukaEDU, Gerald Ariff, membawakan presentasi bertajuk, ‘Prakerja: Game Changer?’ minggu lalu.
“Kartu Prakerja ini berbeda. Saya yakinkan bahwa program ini make a difference. Dengan kekuatan teknologi digital, skala dan kecepatan yang dihasilkan sangat tinggi, karena hanya 17 bulan berjalan bisa menjangkau hampir 10 juta penerima dari 514 kabupaten/kota. Bahkan, di Papua, khusus tahun ini saja penerimanya sudah mencapai 63.000 orang,” papar Denni.
Masih dengan kelebihan teknologi digitalnya, Kartu Prakerja berhasil menjadi program inklusif yang mampu mengukur perkembangan proses pembelajaran para penerimanya. Selain itu, inklusivitas program ini terlihat karena Kartu Prakerja terbukti mampu merangkul orang-orang di perdesaan, eks Pekerja Migran Indonesia, difabel, serta mereka yang tinggal di daerah tertinggal.
“Sejak awal kami bertekad menjadikan ini sebagai sebuah produk, dan bukan sekedar program yang menyerap APBN. Dan layaknya sebuah korporasi, kami berjuang agar produk ini jangan sampai jadi produk gagal. Untuk itu, kami harus mendengarkan suara konsumen,” katanya.
Dia menjelaskan berbagai upaya iterasi terus dilakukan Program Kartu Prakerja untuk perbaikan.
“Iterasi atau perbaikan kami lakukan dengan mendengarkan suara konsumen secara terus-menerus, baik melalui komentar di media sosial maupun contact center Prakerja,” urainya.
Denni memberikan contoh, begitu ada sebuah masalah teknis ditangkap oleh contact center, maka tim Operasi dan Teknologi berusaha secepat mungkin menyelesaikan persoalan itu.
“Tim Operasi dan Teknologi ini ‘DNA’-nya start up. Mereka biasanya langsung merespon dan dipastikan tidak akan tidur sebelum persoalan selesai,” ungkapnya.
Karena kerja keras itu, hasil survei terbaru Ipsos, sebuah lembaga riset global dari Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa dari berbagai program bantuan yang diberikan pemerintah, Prakerja merupakan program bantuan yang paling banyak didapatkan masyarakat dan paling dianggap bermanfaat.
Untuk memastikan pelatihan yang disediakan bervariasi, Manajemen Pelaksana bermitra dengan ratusan lembaga pelatihan.
“Prakerja menghidupkan pasar peningkatan keterampilan. Antar badan usaha saling bersaing memberikan layanan dan harga terbaik bagi konsumen,” jelas Denni.
.
. :
.
Beritamu.co.id . Follow sosial media kami
.
sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20210911/9/1441116/kartu-prakerja-jadi-startup-pertama-milik-pemerintah-lho-kok-bisa
