Pemerintah Rumuskan Berbagai Kebijakan Transisi Pasca Pandemi

Beritamu.co.id-Gelar Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada, Kamis (26/1/2023) Pemerintah rumuskan berbagai kebijakan transisi pasca pandemi.

Seiring dengan pulihnya pandemi dan kondisi perekonomian nasional, Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk penyesuaian masa transisi pasca pandemi, salah satunya dengan melakukan penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tanggal 30 Desember 2022.

Sejumlah kebijakan lain juga disiapkan Pemerintah, antara lain terkait dengan tetap berjalannya Satgas Covid-19, vaksinasi booster kedua secara gratis mulai 12 Januari 2023, monitoring early warning indicators dan early warning system pandemi Covid-19, serta mengaktifkan crisis management protocol apabila memasuki masa krisis.

“Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM mengembalikan program sesuai dengan K/L masing-masing. Jadi penangangan kesehatan diberikan anggaran sebesar Rp178,7 triliun dengan anggaran reguler antara lain Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Kemudian bansos reguler diberikan di tahun 2023 sebesar Rp476 triliun dan tentunya ini dari program perlindungan sosial,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dilansir dari siaran pers, Kamis (26/1/2023).

Adapun terkendalinya laju kasus pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah mendorong perbaikan kondisi perekonomian nasional yang ditandai dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi diatas 5% hingga kuartal ketiga tahun 2022.

Pondasi perekonomian domestik juga kian menguat dengan adanya dukungan peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor sebagai sektor penggerak utama perekonomian.

Penguatan kondisi ekonomi nasional tersebut juga ditunjukkan dengan capaian defisit APBN tahun 2022 yang terjaga pada angka 2,38%.

Selain itu, inflasi juga tetap terkendali pada level 5,51% (yoy) dan tingkat pengangguran juga tercatat mengalami penurunan menjadi 5,86% pada Agustus 2022.

Berbagai capaian positif tersebut telah menunjukkan efektivitas kebijakan dan koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah.

Hal itu sejalan dengan arahan presiden Joko Widodo bahwa meski tidak mudah, pemerintah harus melakukan keputusan dan cepat bertindak sesuai data-data yang ada serta mesti melibatkan dukungan partisipasi masyarakat dalam menangani pandemi dan ekonomi.

“Partisipasi inilah yang harus kita apresiasi, kita hargai,” tegas Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Menko Airlangga, yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program KPC-PEN tahun 2020-2022.

Pada tahun 2020, anggaran telah terealisasi sebesar Rp575,8 trilun yang digunakan untuk extraordinary measures dan menjaga keberlangsungan sektor riil di masa awal pandemi.

Untuk tahun 2021 Pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp655,1 triliun untuk melakukan reformasi ekonomi dan menghadapi gelombang pademi varian Delta. Sedangkan tahun 2023, anggaran yang terealisasi mencapai Rp414,5 triliun.

“Kinerja ini dapat dicapai berkat kebijakan Bapak Presiden yaitu rem dan gas yang berjalan responsif dan adaptif,” ungkap Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Keuangan; Menteri Kesehatan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu hadir pula Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Menteri Ketenagakerjaan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta sejumlah pejabat negara lainnya.