Proyek Kereta Whoosh Bukan Buat Cari Laba, Menkeu Purbaya : Ada Betulnya Juga Sedikit

Beritamu.co.id – Ramai terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau dikenal dengan nama Whoosh yang tengah dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kereta cepat Whoosh ini, sejak awal dirancang memang tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.

Namun, kini ditengah panasnya terpaan isu dugaan korupsi dalam proyek tersebut, Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah pelayanan publik, bukan untuk meraup laba. 

“Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial,” kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, belum lama ini. 

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menerangkan bahwa proyek Whoosh lahir dari urgensi mengatasi masalah kemacetan parah yang telah melumpuhkan Jabodetabek dan Bandung selama puluhan tahun.

Menurut Jokowi, masalah kemacetan ini telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Keuntungan yang dikejar dari proyek ini, menurut dia, bersifat non-finansial.

“Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa,” ujarnya.

Dan menyikapi pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun satu suara dengan pendapat dari Mantan Presiden Jokowi yang menyebut proyek tersebut bukan untuk mencari laba.

“Ada betulnya juga sedikit,” kata Purbaya, di Jakarta, Selasa (28/10).

Menkeu menyebut kereta cepat Whoosh ini memiliki misi untuk mengembangkan regional. Hanya saja aspek regional dinilainya belum dikembangkan.

“Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh,” imbuhnya.

Karena itu, dirinya menyarankan agar proyek Whoosh ini bisa dikembangkan lagi di masa mendatang.

“Itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” sambung Menkeu Purbaya.