Soal Isu Pembelian 1.000 Unit Alsintan, Kementan Sebut Persoalan Lama

Beritamu.co.id – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa terkait isu pembelian 1.000 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) dari seorang pengusaha di Madiun merupakan persoalan lama.

Tak hanya itu, adanya janji pembelian tersebut juga tidak didasari oleh bukti dokumen resmi, seperti kontrak atau surat pesanan.

Disini, pemerintah mengklaim bahwa seluruh pembelian alsintan sudah sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, bercerita bahwa saat itu, pada kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2015 ke Madiun.

Kunjungan tersebut, lebih dimaknai sebagai dukungan umum terhadap industri alsintan lokal dan berlaku secara umum. Dan bukan janji pembelian dalam jumlah tertentu.

“Bukan berarti terus dianggap berjanji. Kami menyadari tidak banyak orang yang senang dengan ketatnya sistem pengadaan di Kementan. Mafia pangan pasti tidak suka,” sebutnya di Jakarta, Selasa (23/9), melasir Antara.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan cek dokumen pengadaan sebelumnya. Hal tersebut untuk memastikan tidak ada dokumen sah yang terabaikan sekaligus menjaga akurasi informasi di ruang public.

“Pak Mentan tidak pernah tolelir urusan kualitas dan pengadaan barang. Saat ini saja sudah 36 tersangka yang terlibat pengadaan barang. Beliau sendiri yang melaporkan polisi,” unkapnya.

Ke depan, para produsen alsintan diharapkan meningkatkan kualitas produk sesuai regulasi pengadaan, termasuk lulus uji sertifikasi, memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan memenuhi TKDN minimal 40%. Kata Arief, hal itu penting agar bantuan alsintan benar-benar memberikan manfaat optimal dalam membantu petani.
“Kita lindungi petani dari barang-barang yang berkualitas,” ucapnya.

Sementara itu, pemerintah sudah merealisasikan pembelian alsintan sesuai kebutuhan petani melalui mekanisme APBN maupun APBD. Bahkan selama 2015-2016, pemerintah telah mengalokasikan ratusan unit alsintan, meski tidak semuanya berasal dari satu merek produsen di Madiun.

“Jadi tidak benar pemerintah tidak membeli. Bahkan tahun berikutnya masih dibeli produk tersebut. Namun produk yang dibeli tidak seluruhnya merek tersebut, karena keputusan produk mana yang dibeli sangat tergantung kebutuhan dan pada hasil survei tim provinsi. Pemerintah juga punya keterbatasan anggaran,” terang dia.