Pasar Produk Tambang Bisa Diperluas dengan Masuknya RI di Keanggotaan BRICS

Beritamu.co.id – Bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh organisasi kerja sama ekonomi BRICS dapat memperluas pasar ekspor produk pertambangan. 

“Dengan keputusan kita masuk BRICS, itu adalah dalam rangka pemanfaatan pasar,” ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1).

Dijelaskan, saat ini pihaknya tengah mempelajari dampak dari keanggotaan BRICS terhadap sektor ESDM, terutama terkait pemanfaatan pasar ekspor.

Menurutnya, negara anggota BRICS lainnya, seperti India dan China, dengan jumlah penduduk yang besar, akan memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap produk pertambangan, sehingga menjadi peluang untuk memperluas pasar RI.

“Ini untuk pasar ekspor, seperti India, China, mereka kan populasinya cukup besar, potensi pasarnya cukup besar. Ini pemerintah secara komprehensif sudah memikirkan,” ujarnya.

Indonesia sendiri secara resmi telah diakui sebagai anggota penuh BRICS.

Hal ini disampaikan Brasil, yang merupakan ketua kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia tersebut, pada Senin (6/1/2025) waktu setempat.

Menurut Kementerian Luar Negeri Brasil, pencalonan Indonesia sebenarnya telah didukung oleh para pemimpin BRICS pada Agustus 2023.

Namun, Indonesia memilih untuk secara resmi bergabung dengan blok tersebut setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024.

BRICS sendiri merupakan asosiasi negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Kelompok ini mulai berdiri pada 2006 dan disebut akan mendominasi ekonomi global pada 2050. 

Pada awalnya, aliansi ini hanya terdiri dari empat negara, yakni Brasil, Rusia, India, dan China, atau yang saat itu disingkat sebagai BRIC.

Sebutan BRICS ini baru digunakan saat Afrika Selatan bergabung pada 2010. 

BRICS kemudian memutuskan untuk memperluas keanggotaan mereka, yang saat ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.