Ren Media, JAKARTA – Gabungan Departemen Perekonomian (Kemenko Ekonomi) sudah mampu menerima Trade Point (WTP) sebanyak 15 kali berturut-turut sejak tahun 2008.
Departemen Pembangunan Ekonomi (EDD) juga menyampaikan usulan WTP dalam laporan anggaran tahun 2022 untuk Departemen Anggaran BUN, dan Program Kartu Prakerja merupakan bagian di dalamnya.
Baca Juga: Menteri Persatuan Airlangga Temui Menteri Keuangan Finlandia, Bahas Kerja Sama Teknologi
Dengan capaian tersebut, Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa koordinasi Departemen Perekonomian harus selalu memperhatikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif, dan konsep BPK telah dilaksanakan secara baik. secara tepat waktu.
“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kepada semua pihak yang telah bekerja dan memastikan pemeriksaan tim pemantau berjalan dengan baik.” Kami berharap survei tahun anggaran 2023 mulai dilakukan pengukurannya pada hari ini. membuahkan hasil yang positif,” kata Menteri Integrasi Airlangga, Senin (19/2).
Baca Juga: Menteri Persatuan Airlang: Politik berkelanjutan adalah kunci pertumbuhan ekonomi
Menteri Integrasi berharap dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya dan seakurat mungkin kepada Airlang, serta perusahaan-perusahaan untuk mendukung terselenggaranya perekonomian negara.
Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK atas kerja samanya dalam melakukan pekerjaan pemeriksaan di Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Menteri Persatuan Airlangga tegaskan pertanian sebagai prioritas pemerintah.
Menurut Menteri Integrasi Airlang, pertemuan yang dilaksanakan pada akhir Januari 2024 ini merupakan bentuk komunikasi pertama antara dunia usaha atau sekolah yang akan dikaji untuk mendapatkan kesamaan pemahaman proses penilaian dan pelaksanaannya dengan BPK sebagai percontohan.
Dalam rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Perekonomian, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Koordinator Perekonomian, termasuk kinerja perekonomian Indonesia yang baik akibat ketidakpastian global.
“Kami berharap dapat terus melanjutkan kerja sama dan dukungan Kementerian Perekonomian beserta jajarannya demi keberhasilan implementasi penelitian ini,” kata Daniel.
Selain itu, Menteri Persatuan juga meyakinkan Airlang bahwa seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu berkomitmen terhadap tata kelola yang baik dan pelaksanaan kewenangan internal pemerintah serta akan memastikan kinerja terbaik bagi Indonesia.
Di tengah ketidakpastian global yang terus melanda berbagai negara, Kementerian Koordinator Perekonomian berhasil memberikan Indonesia tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen di 8 sektor, mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan negara lain.
Implementasi ekspansi tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) pada tahun 2023.
“Kami perkirakan perekonomian bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini,” kata Menteri Integrasi Airlangga.
Pada akhir tahun 2023, hal ini telah meningkatkan perkembangan terkait bank asing, yang jumlahnya bisa melebihi $146,6 miliar.
“Hal ini didasarkan pada kebijakan pengaturan penerimaan asing dari ekspor.
Menteri Inklusi Airlangga mengatakan, penerapan tata kelola yang baik diawali dengan pelaksanaan rutin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, penegakan peraturan dan upaya pencapaiannya, serta audit internal yang tepat. (mrk/jpnn)
Berita ini sudah di terbitkan oleh di (https://renmedia.co.id/category/bisnis/)
Sumber : https://renmedia.co.id/category/bisnis/
