Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (17/7) mengatakan pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Meski begitu, BI juga mencatatkan bahwa ULN pemerintah menurun menjadi 192,6 miliar dolar AS pada Mei 2023 dari 194,1 miliar dolar AS pada April 2023.
“Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo,” ujar Erwin.
Erwin mengatakan sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas. Khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian globaal.
Dukungan ULN tersebut antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).
Dengan demikian, posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.
https://pasardana.id/news/2023/7/18/utang-luar-negeri-naik-2-3-persen-bi-sebut-posisinya-masih-aman/
