Beritamu.co.id – Pemerintah Indonesia diminta oleh Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghentikan ekspor nikel dan bahan mineral lainnya dalam proyek hilirisasi. Hal tersebut tentu saja mendapatkan penolakan yang keras dari Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Dirinya, secara lantang menolak permintaan dari IMF. Menurutnya, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut tidak berdasarkan logika atau ngawur dan bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.
“Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin,” kata Bahlil dalam konfrensi persnya yang dikutip Selasa (4/7).
Kata Bahlil, bahwa kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas bahan mentah asli Indonesia ini akan tetap dijalankan dan tak berpengaruh dengan saran IMF tersebut.
“Yang kedua, larangan ekspor tetap akan kita lakukan,” tegasnya.
Untuk itu, dia meminta kepada semua pihak termasuk IMF yang tidak suka dengan kebijakan larangan ekspor ini untuk menggugatnya ke jalur resmi seperti World Trade Organization (WTO).
“Kalau mau gugat kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh (setop ekspor), kita tidak? Yang bener aja, negara ini sudah merdeka,” ujarnya.
Sebelumnya, IMF tiba-tiba membuat gaduh Indonesia. Pasalnya, merilis dokumen berjudul “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia”, pada 25 Juni 2023 lalu.
Dalam laporan tersebut IMF meminta pemerintah mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi yang saat ini gencar dilakukan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
https://pasardana.id/news/2023/7/5/menteri-bahlil-tolak-pemintaan-imf-soal-ri-stop-ekspor-nikel/
