“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” bebernya seperti dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu (29/1).
Sebelumnya, pernyataan Anas yang menyebut anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding menuai kritik, termasuk dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan DPR.
Anas menegaskan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas meminta agar anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.
Dia lantas memberi contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan.
“Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatra dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari Pemda. Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya,” imbuhnya.
Anas juga mencontohkan dampak program lain yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai. “Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai,” kata Anas.
Anas menuturkan strategi untuk menghemat yaitu dengan konsultasi secara online.”Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” kata dia.
Anas menjelaskan pernyataan mengenai anggaran kemiskinan disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian/lembaga dan Pemda.
Dia berujar saat itu konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Ketika itu Anas memaparkan logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan,” ungkap Anas.
https://pasardana.id/news/2023/1/30/anggaran-kemiskinan-habis-buat-rapat-dan-studi-banding-begini-klarifikasi-menpan-rb/
