Menteri BUMN Tekankan Basis Ekonomi Indonesia Harus Ekonomi Kerakyatan

Beritamu.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, basis ekonomi di Indonesia harus berbasis ekonomi kerakyatan.

Menurut Erick, ekonomi kerakyatan adalah sebuah pondasi yang memang sudah direncanakan sejak founding father Soekarno sampai akhirnya dilanjutkan oleh Pak Jokowi.

“Kita harus berbasis ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi kapitalis yang didengung-degungkan atau ekonomi oligarki,” Erick saat saat acara pemberian nomor induk berusaha (NIB) ke pelaku UMK Perseorangan di Graha Jalapuspita Jakarta, Kamis (20/10).

Dalam kesempatan tersebut, Erick bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia membagikan nomor induk berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perseorangan.

Erick mengatakan, pemberian NIB merupakan salah satu komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keberpihakan kepada UMKM.

Eric mengaku, mendapat amanah langsung dari Presiden Jokowi dalam meningkatkan pemberian NIB bagi para pelaku UMKM.

“Bapak Presiden menekankan dan menugaskan kami serta Kemenkop UKM untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM, tidak hanya surat izin yang sudah bergulir yang angkanya hampir tiga juta, melainkan juga pendanaan UMKM yang terus kita dorong,” ujarnya.

Kata Erick, beberapa program yang berhasil disinergikan, seperti; persentase pinjaman BRI kepada UMKM yang meningkat menjadi 85 persen, PNM Mekar yang diproyeksikan akan mencapai 14 juta nasabah dalam waktu tiga tahun, serta Bank Mandiri yang membuat program pemberian bantuan warung yang sudah berlangsung di Jakarta dalam bentuk pembiayaan dan bahan baku.

“Inilah kerja-kerja konkret yang diminta oleh Pak Jokowi. Bukan hanya wacana. Dan Pak Bahlil itu selalu dicek (kinerjanya), termasuk saya, memastikan apa? Program ini jalan,” ujar Erick.

Lebih lanjut Erick menyampaikan, bahwa dirinya dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga telah bersepakat untuk melakukan sinergi aset-aset milik BUMN dan Pemprov DKI Jakarta.

Erick menilai, sinergisitas antara BUMN dan Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan perhatian dalam kelangsungan dan peningkatan skala usaha para pelaku UMKM di Ibu Kota.

“Kita mau sinergikan aset-aset Pemda dan BUMN untuk UMKM, seperti yang kita sudah lakukan di Sarinah dan PosBloc, kita cari tempat lain juga supaya UMKM ini punya tempat yang layak,” lanjut Erick.

Erick juga berharap, upaya pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas tak hanya membantu pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mengikis kesenjangan yang ada di Jakarta.

“Ibu Kota Jakarta yang megah tak mungkin megah tanpa kesetaraan, ini adalah salah satu bentuk intervensi mengenai kesenjangan yang makin tinggi di Jakarta. Tujuan kami di sini sama, mau memastikan UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan dan fondasi Indonesia,” ucap Erick.