Beritamu.co.id – Kenaikan harga komoditas internasional, khususnya harga pangan dan energi, membuat asumsi yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus direvisi.
Diketahui, harga komoditas minyak mentah sempat mencapai 100 dolar AS per barel, sedangkan asumsi awal harganya 63 dolar AS per barel.
Hal tersebut membuat alokasi subsidi dan kompensasi energi membesar lebih dari tiga kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, revisi perlu dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyaluran subsidi dan kompensasi energi tidak tepat sasaran.
“Ada temuan sebanyak 70 persen penerima subsidi merupakan kelompok masyarakat mampu,” ujar Febrio, di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Karena itu, dia memastikan realokasi subsidi energi harus disalurkan secara tepat sasaran sehingga dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Realokasi anggaran dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penyaluran subsidi dan kompensasi energi berkeadilan dan tepat sasaran,” katanya.
Sebagai informasi, pemerintah mengalihkan alokasi dana APBN untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp24,17 triliun kepada bantuan sosial untuk mendukung masyarakat di tengah lonjakan harga komoditas akibat kenaikan harga BBM.
Realokasi anggaran tersebut diimplementasikan ke dalam sejumlah program seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah untuk pekerja berpenghasilan Rp3,5 juta ke bawah.
Awalnya, pemerintah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi energi di APBN sebesar Rp152 triliun untuk tahun anggaran 2022.
https://pasardana.id/news/2022/9/7/pemerintah-pastikan-realokasi-subsidi-energi-tepat-sasaran/
