Beritamu.co.id, JAKARTA — Isu kenaikan inflasi menjadi salah satu pembahasan dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk melakukan persiapan matang menghadapi dinamika ekonomi global, agar tidak berdampak besar bagi Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa risiko inflasi menjadi salah satu pembahasan dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (17/11/2021) sore. Menurutnya, pembahasan itu muncul karena inflasi terjadi di sejumlah negara, baik maju maupun berkembang.
Menurutnya, di Eropa kenaikan harga produsen mencapai 16,3 persen, lalu di China 13,5 persen, dan di Amerika Serikat mencapai 8,6 persen. Kenaikan harga produsen pun terjadi di Korea Selatan yang mencapai 7,5 persen.
“Kenaikan harga produsen ini kemudian bisa menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen, atau yang kemudian diukur menjadi inflasi, ini yang kemudian kita akan waspadai. Indonesia kita lihat harga di tingkat produsen mengalami kenaikan 7,3 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai sidang kabinet, Rabu (17/11/2021).
Menurutnya, kenaikan harga produsen yang mendorong inflasi membuka kemungkinan terjadinya tapering off. Di Amerika Serikat, inflasi telah mencapai di atas 6 persen sehingga The Fed akan menyesuaikan kebijakannya sesuai laju inflasi yang tinggi itu.
Sri Mulyani menjabarkan bahwa secara historis, kenaikan federal fund rate dapat menimbulkan potensi guncangan dari sisi aliran modal (capital flow) ke negara-negara berkembang. Hal tersebut kemudian menimbulkan excess dari sisi nilai tukar, bahkan bisa memicu kenaikan inflasi dan depresiasi nilai tukar yang dalam.
“Ini bisa berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan. Jadi, Indonesia harus berhati-hati dan waspada terhadap dinamika kemungkinan global yang berpotensi tapering off ini,” ujar Sri Mulyani.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi, dengan harapan akan memberikan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan dinamika global.
Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia harus mampu terus menjaga pulihnya permintaan (demand) tanpa membawa dampak inflasi berlebih. Saat ini muncul risiko disrupsi suplai (supply disruption) ketika perekonomian nasional tumbuh, tetapi sejalan dengan kondisi global bahwa terdapat potensi kenaikan inflasi.
“Kita perlu waspada supply disruption, apabila demand lebih cepat dari supply-nya, ini membentuk demand side inflation. Kegiatan manufaktur untuk [menopang] sisi supply sangat penting,” ujar Sri Mulyani pada Selasa (16/11/2021).
Menurutnya, sektor manufaktur mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang sangat baik, seiring naiknya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur ke 57,2 pada Oktober 2021. Meskipun begitu, laju permintaan yang lebih tinggi tetap harus diwaspadai.
Selain itu, dinamika perekonomian global pun dinilai akan berpengaruh terhadap arus modal. Menurut Sri Mulyani, hal tersebut biasanya akan memengaruhi pergerakan harga saham maupun aktivitas keuangan lainnya, seperti penerbitan surat utang.
“Berbeda dengan [tekanan akibat] Covid-19 pada 2020 lalu, tahun depan kita akan melihat dinamika global yang akan menciptakan gerakan atau flow, sangat dipengaruhi isu global. Hari ini kita lihat di Amerika Serikat siapa yang akan menjadi chairman di Federal Reserve Bank, karena Jerome Powell segera pensiun, lalu ada soal debt ceiling, inflasi yang sangat tinggi di atas 6 persen akan menimbulkan komplikasi di sisi moneter,” ujarnya.
.
. :
.
Beritamu.co.id . Follow sosial media kami
.
sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20211117/9/1467247/jokowi-bahas-risiko-inflasi-ri-di-sidang-kabinet-ini-penjelasan-sri-mulyani
