Kementerian BUMN Minta KPK Selidiki Polemik Harga Sewa Pesawat Garuda

Beritamu.co.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mantan Komisaris dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (IDX: GIAA), terkait polemik mahalnya biaya sewa harga pesawat Boeing 777 saat pengadaan dilakukan.

Terkait soal mahalnya harga sewa pesawat ini, disinggung oleh Peter F Gontha, mantan Komisaris Garuda Indonesia.

Melalui postingan di akun instagramnya, Peter menyebut harga sewa pesawat Boeing 777 di pasar mencapai USD750.000 atau setara Rp10,6 miliar per bulan (Kurs 14.400 per USD).

Namun, manajemen Garuda sebelumnya berani membayar di angka USD1,4 juta atau Rp 19,8 miliar per bulan.

Lantaran perbedaan penilaian itu, Peter bilang, dirinya sempat disebut mempersulit pencairan dana penyertaan modal negara (PMN) pada Garuda Indonesia.

Meski demikian, langkah hukum itu akan ditempuh bila pernyataan Peter terbukti benar alias didasarkan fakta-fakta.

Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, penyewaan pesawat memang bermasalah sejak dulu yang menyebabkan kondisi keuangan maskapai pelat merah ini bermasalah.

Oleh sebab itu, dia mendorong untuk para mantan Komisaris dan Direksi diperiksa agar jelas duduk perkaranya.

“Kami sangat mendukung kalau benar Pak Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Jadi, kami dorong memang supaya mantan-mantan Komisaris atau mantan Direksi pada saat itu, bisa diperiksa saja (oleh KPK), untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi. Kan kita tahu, bahwa ini adalah kasusnya ugal-ugalannya di sana terkait penyewaan pesawat,” ujar Arya kepada wartawan, Senin (01/11/2021). 

Disampaikan Arya, saat menjabat sebagai Komisaris, Peter ikut menandatangani persetujuan penyewaan beberapa pesawat Garuda Indonesia.

Maka dari itu, menurutnya, hal yang tepat jika Peter turut bersuara dalam pemeriksaan terkait polemik penyewaan pesawat ini sehingga dapat mempercepat penyelesaiaan masalah.

“Memang ada jenis pesawat yang beliau enggak tandatangani, tapi hampir yang lain ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat. Jadi kalau bisa, dorong saja supaya bisa diperiksa Komisaris dan Direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana, supaya terang benderang,” ungkap Arya.

Ia pun menekankan, pihaknya mendukung langkah Peter yang berupaya menjelaskan persoalan penyewaan pesawat Garuda Indonesia.

Arya berharap, penjelasan itu bisa disampaikan pula dalam pemeriksaan nantinya.