Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia telah memborong Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp142,74 triliun sejak Januari hingga 15 Oktober 2021.
“Pembelian terdiri dari Rp67,28 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme lelang tambahan atau Greenshoe Option (GSO),” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan III-2021 secara daring di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan pembelian SBN di pasar perdana tersebut merupakan bagian dari sinergi kebijakan BI dan pemerintah untuk pendanaan APBN 2021.
Dengan sinergi kuat bersama pemerintah dan KSSK, BI terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan baik dari sisi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Hal tersebut, kata Perry Warjiyo, tidak saja untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, tetapi juga untuk upaya bersama mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.
Dari sisi moneter, BI mempertahankan kebijakan suku bunga rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga mempertahankan kebijakan likuiditas longgar, baik pada tahun lalu maupun tahun ini.
Ia menuturkan pihaknya kembali menginjeksi likuiditas perbankan (Quantitative Wasing/QE) sebesar Rp129,9 triliun pada tahun 2021.
Dari sisi makroprudensial, BI juga melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif agar bersama KSSK bisa meningkatkan kredit dari sektor keuangan kepada dunia usaha, sebagai bagian untuk upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Caranya, dengan mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar nol persen, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84–94 persen, serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar enam persen dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5 persen, dengan masing-masing fleksibilitas repo kepada BI,” kata Perry Warjiyo.
Dari sisi sistem pembayaran, otoritas moneter terus mempercepat akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian untuk mengintegrasikan ekosistem ekonomi keuangan digital nasional sebagai sumber pendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang telah diluncurkan pada 2019.
