Jakarta (BeritaMu.co.id) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi tersisa hanya delapan persen di tahun 2024, sehingga target nol persen dapat tercapai di akhir tahun tersebut.
“Untuk kemiskinan (ekstrem) ini kami harapkan di 2024 itu tersisa delapan persen, sehingga yang kami prioritaskan adalah supaya penanggulangan kemiskinan ekstremnya diharapkan di (akhir) 2024 itu sudah nol persen,” kata Wapres usai memimpin rapat koordinasi tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu.
Dalam upaya menyelesaikan 10,86 juta angka kemiskinan ekstrem nasional hingga nol persen, Pemerintah mengatur strategi dengan memasang target penyelesaian di tahun 2021 sebesar 20 persen, di 2022 dan 2023 masing-masing sedikitnya 35 persen, dan sisanya di 2024.
Di akhir 2021, Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen sebesar 20 persen atau sekitar 2.096.771 masyarakat miskin ekstrem yang tersebar 35 kabupaten di tujuh provinsi, yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
“Nah, untuk 2021 ini, kami memprioritaskan sekitar dua juta, artinya 20 persen dari jumlah kemiskinan ekstrem 10,868 juta. Itu kami bagi penyelesaiannya di 2021 sampai 2024,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah mengembangkan program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan angka kemiskinan ekstrem tersebut.
Khusus untuk target penyelesaian hingga akhir 2021, Pemerintah memberikan dana bantuan tambahan berupa Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 35 kabupaten.
“Selain program yang sudah berjalan sesuai program yang sudah ditetapkan, ada percepatan untuk penanggulangan (kemiskinan ekstrem) di tiga bulan terakhir ini, yaitu perlindungan sosial atau bansos (bantuan sosial),” tukasnya.
Untuk mempersiapkan penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2022, Wapres meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan program-program terkait.
“Sambil juga mempersiapkan program di 2022, kami (Pemerintah pusat) menerima masukan dan usulan dari daerah untuk menjadi bahan kami menyusun kerangka penyelesaian kemiskinan ekstrem,” ujar Wapres.
