Jakarta (BeritaMu.co.id) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebutkan baru 42,7 persen kecamatan di Indonesia yang memiliki penyalur bahan bakar minyak (BBM).
“Program pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia merupakan hal yang mutlak dilakukan. Saat ini baru sekitar 42,7 persen kecamatan yang memiliki penyalur BBM,” katanya dalam acara pelantikan ketua dan anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ESDM secara daring di Jakarta, Senin.
Arifin menyampaikan kepada jajaran pimpinan dan komite BPH Migas untuk menghadirkan terobosan guna mempercepat ketersediaan penyalur BBM, salah satunya dengan memberikan ruang bagi keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), usaha kecil menengah maupun kelompok masyarakat setempat melalui pengaturan dan fasilitas yang tepat.
“Selain dengan melakukan akselerasi BBM satu harga, juga diperlukan terobosan untuk mempercepat ketersediaan penyalur BBM,” ujarnya.
Arifin menambahkan isu lain yang perlu diperhatikan berupa monitoring dan evaluasi penyediaan cadangan operasional BBM; perubahan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, beserta peraturan pelaksanaannya; regulasi terkait cadangan BBM nasional dalam rangka ketahanan energi serta perlu diatur penempatan tangki BBM milik badan usaha di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dan wilayah timur Indonesia.
Tahun lalu, angka penyaluran BBM bersubsidi di Tanah Air masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan data BPH Migas, penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) solar hanya mencapai 13,9 juta kiloliter. Angka itu lebih rendah 14,3 persen dibandingkan realisasi pencapaian tahun sebelumnya sebesar 16,23 juta kiloliter.
Selanjutnya, realisasi penyaluran kerosin hanya mencapai 475.359 kiloliter atau lebih rendah 9,3 persen dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 523.844 kiloliter.
BPH Migas mencatat total realisasi penyaluran JBT mencapai 14,38 juta kiloliter atau lebih rendah 14,1 persen ketimbang capaian tahun 2019 sebesar 16,75 juta kiloliter.
Sementara itu, realisasi penyaluran JBT Khusus Penugasan tahun lalu tercatat hanya menyentuh angka 8,44 juta kiloliter atau lebih rendah 26,9 persen dibandingkan dengan realisasi 2019 sebesar 11,55 juta kiloliter.
