Penjelasan BP BUMN Soal WNA Boleh Pimpin Perusahaan Milik Negara

Beritamu.co.id – Presiden Prabowo Subianto kini memperbolehkan warga negara asing (WNA) memimpin Perusahaan pelat merah dalam hal ini, BUMN.

Hal tersebut tercetus oleh Prabowo saat berdialog Bersama dengan Pimpinan Utama Forbes Media Group Steve Forbes di Jakarta pada Rabu (15/10) lalu.

Dalam momen tersebut, Prabowo juga meminta manajemen Danantara untuk mencari talenta asing terbaik yang mampu membawa perusahaan mencapai standar bisnis internasional.

Terkait hal ini, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata menilai bahwa pernyataan Prabowo yang memperbolehkan WNA memimpin BUMN bertujuan meningkatkan daya saing serta memperkuat kompetensi internasional BUMN.

“Kehadiran WNA ini diharapkan dapat membawa kompetensi internasional,” ujar Tedi seperti dilansir dari Antara, Kamis (30/10).

Kata Tedy, Undang-Undang BUMN terbaru membuka peluang bagi perusahaan milik negara untuk merekrut WNA di posisi strategis, termasuk direksi.

Meskipun secara umum anggota direksi harus berstatus warga negara Indonesia (WNI), aturan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan BP BUMN.

“Dalam undang-undang yang baru memang ada fleksibilitas. Jadi, hal ini tentu membuka ruang bagi transformasi BUMN agar bisa berkembang lebih baik lagi,” tukasnya.

Disebutkan juga bahwa pada Pasal 15A ayat (3) menyebutkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni warga negara Indonesia, dapat ditentukan lain oleh BP BUMN.

Dan untuk catatan saja, PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua WNA sebagai direksi, yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara serta Direktur Transformasi Neil Raymond Mills.

Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025.