Bakal Ada Rapat Khusus Bahas Utang Whoosh, Prabowo Turun Langsung

Beritamu.co.id – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin rapat khusus bersama anggota kabinetnya untuk mencari jalan keluar atas persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/10).

“Ada pembahasan khusus,” ucap Menko Airlangga.

Sebagaimana diketahui, permasalahan finansial dari proyek strategis nasional tersebut, selama ini menjadi polemik antar kementerian. Dan kini, dapat dipastikan akan dibahas langsung di lever tertinggi.

Ditegaskan Menko Airlangga, bahwa isu utang Whoosh ini akan dialokasikan dalam forum tersendiri yang lebih fokus.

“Itu nanti dibahas khusus,” ujarnya.

Namun, Menko Airlangga belum bisa memastikan kapan Presiden Prabowo bakal menjadwalkan pembahasan mengenai utang Whoosh.

Ia hanya menyampaikan bahwa presiden akan mengatur jadwal pembahasan tersebut. “Nanti pada waktunya (pembahasan dilakukan),” ucap Menko Airlangga.

Langkah Presiden Prabowo yang turun tangan langsung ini menunjukkan bahwa penyelesaian utang Whoosh telah menjadi prioritas utama pemerintah.

Sementara itu, polemik utang Whoosh hingga saat ini masih bergulir. Proyek ini menelan biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.500 per US$ 1.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta- Bandung (KCJB) dimulai dari 2016 dan selesai pada 2023 dengan dana mayoritas dari utang pinjaman China Development Bank (CDB).

Saat ini, hal menjadi persoalan adalah sumber pembiayaan untuk membayar utang jumbo tersebut ditambah bunganya yang diperkirakan mencapai Rp 2 triliun per tahun. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, telah beradu argumen di publik mengenai pihak yang seharusnya menanggung utang tersebut.

Menkeu Purbaya menegaskan utang Whoosh tidak akan ditanggung oleh APBN. Menurutnya, penyelesaian utang itu sebaiknya menjadi tanggung jawab Danantara sebagai badan yang menaungi proyek KCIC.

Sementara Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan pihaknya terus berupaya mencari opsi terbaik bersama pemerintah.

Dalam waktu dekat, tim negosiasi yang terdiri atas Danantara dan pemerintah akan kembali ke China untuk melanjutkan pembahasan restrukturisasi utang. Salah satu poin yang dibicarakan adalah tawaran pemerintah China untuk memperpanjang tenor pinjaman dari 40 tahun menjadi 60 tahun.