BBNI Informasikan Adanya Pengalihan Kepemilikan Saham Seri B dan Seri C Perseroan Milik Negara Republik Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia

Beritamu.co.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBNI) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan Pengalihan kepemilikan Saham Seri B dan Seri C Perseroan milik Negara Republik Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) pada tanggal 22 Maret 2025.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (24/3), Okki Rushartomo Budiprabowo selaku Corporate Secretary BBNI menyampaikan, bahwa Pengalihan kepemilikan saham Seri B dan Seri C milik Negara Republik Indonesia sejumlah 22.378.387.749 saham atau setara dengan 60,00% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan melalui mekanisme inbreng yang dilaksanakan Negara RI pada BKI (Pengalihan).

Diketahui, BKI merupakan Perusahaan Induk Operasional (Holding Operasional) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI.

Adapun Pengalihan saham milik Negara RI sebagaimana tertuang dalam Akta Penyertaan Saham Dengan Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas No. 121 tanggal 22 Maret 2025 dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.kn, Notaris di Jakarta (Akta Inbreng) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu UU BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional (PP 15/2025).

Selanjutnya disampaikan, Negara RI tetap sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan (Ultimate Beneficial Owner) melalui kepemilikan langsung atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui Menteri BUMN.

“Sesuai dengan UU BUMN, status Perseroan tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan kepemilikan 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan terdapatnya hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia pada Perseroan,” tandas Okki Rushartomo Budiprabowo.