Ada Yang Coba Jegal Proyek Pengganti LPG, Bahlil : Saya Akan Jegal Balik

Beritamu.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada pihak yang sengaja main-main di balik proyek hilirisasi batu bara yang menghasilkan dimethyl ether (DME). Padahal, DME ini yang bakal menjadi pengganti liquified petroleum gas (LPG).

“Kita sudah pernah dulu pak Presiden sudah melakukan groundbreaking pembuat DME untuk mengelola batu bara low calori menjadi LPG. Tetapi saya tahu ada yang mengintercept (jegal), waktu saya menjadi menteri investasi,” kata dia dalam acara Green Initiative Converence di Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Bahlil mengancam akan melakukan hal yang sama kepada siapapun oknum yang berani main-main di dalam proyek tersebut.

“Saya tahu ini ada yang main-main intercept. Begitu saya masuk Menteri ESDM dan saya menjadi Ketum Golkar saya rasa yang mau mau coba-coba intercept, saya akan intercept balik. Demi kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh ada main main. Nggak boleh. Kalau dulu saya kan sendiri, toh sekarang mohon maaf barang ini paten-paten dikit ini barang,” tegasnya.

Diketahui, proyek hilirisasi batu bara untuk menjadi DME sebagai pengganti LPG ini ditargetkan untuk menekan impor gas yang dilakukan Indonesia. Bahlil menyebut setiap tahunnya Indonesia mengimpor gas 6 juta ton.

Pada tahun 2022 lalu, Presiden Jokowi pernah meresmikan proyek hilirisasi batu bara di Kabupaten Muara Enim. Proyek ini menghasilkan dimethyl ether (DME) yang digadang-gadang menjadi pengganti liquified petroleum gas (LPG).

Proyek itu, menelan investasi sekitar Rp 33 triliun dengan kerja sama antara BUMN dan perusahaan asing. 

BUMN yang terlibat yakni PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero). Sedangkan, pihak asing diwakili perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products Chemicals, Inc. 

Bukan tanpa alasan pemerintah menggenjot proyek ini. Jokowi mengatakan, nilai impor LPG sangat besar bahkan mencapai Rp 80 triliun. Itu pun belum ditambah dengan subsidi yang mesti disalurkan ke masyarakat yang mencapai Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun.