Catat 8 Pelanggaran, Izin Usaha Paytren AM Milik Yusuf Mansur Dicabut OJK

Beritamu.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Paytren Aset Manajemen.

Hasilnya, OJK mencabut izin usaha Manajer Investasi milik Yusuf Mansur tersebut.

Menurut OJK, Paytren AM terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Di antaranya:

1. kantor tidak ditemukan;

2. tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi;

3. tidak dapat memenuhi Perintah Tindakan Tertentu;

4. tidak memenuhi komposisi minimum Direksi dan Dewan Komisaris;

5. tidak memiliki Komisaris Independen;

6. tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi;

7. tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan;

   Related Post

   1. ANALIS MARKET (11/9/2025): IHSG Diproyeksi Masih Akan Melanjutkan Koreksi

      Beritamu.co.id – Riset harian MNC Sekuritas menyebutkan, diperdagangan kemarin (10/9), IHSG menguat 0,92% ke…

   2. ANALIS MARKET (11/9/2025): IHSG Berpotensi Menguat

      Beritamu.co.id – Riset harian Samuel Sekuritas menyebutkan, Bursa AS ditutup beragam pada Rabu (10/9):…

   3. ANALIS MARKET (11/9/2025): IHSG Diperkirakan Bergerak di Zona Hijau

      Beritamu.co.id – Riset harian FAC Sekuritas menyebutkan, pada perdagangan kemarin (10/09), IHSG ditutup menguat…

8. tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022;

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Syariah tersebut di atas, maka PT Paytren Aset Manajemen:

1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan/atau Manajer Investasi Syariah;

2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi (jika ada);

3. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);

4. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan

5. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.