Resmi Jadi Menteri ATN/BPN, AHY Siap Perang Dengan Mafia Tanah

Beritamu.co.id – Presiden RI Joko Widodo mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto yang dipindahkan untuk menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

AHY mengambil sumpah jabatan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di hadapan Presiden RI dalam acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu (21/2).

Usai menjalani sumpahnya seusai pelantikan, AHY mengungkap bahwa posisinya membuatnya tidak takut untuk memerangi mafia tanah.

Kata dia, dengan pelantikan ini dia akan melanjutkan program menteri sebelumnya dengan memukul mundur para mafia tanah.

“Pesan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional periode 15 Juni 2022 – 21 Februari 2024 Bapak Hadi Tjahjanto saya terima secara jelas dan gamblang (loud and clear) untuk gebuk gebuk gebuk mafia tanah kami lanjutkan,” ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, seperti dikutip Antara Rabu (21/2).

Selain mafia tanah, AHY juga mendapatkan tugas dari menteri sebelumnya Hadi Tjahjanto salah satunya membangun sistem sertifikat elektronik yang kredibel.

Selain itu, dia juga akan masih berkutat dengan urusan sengketa tanah, tumpang tindih, hal-hal yang termasuk praktek melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh mafia tanah.

Berikutnya, ada redistribusi tanah bisa menghadirkan tiga hal yakni keadilan, kemajuan dan kesejahteraan.

“Kalau saya tangkap secara singkat selain sertifikasi elektronik, Presiden RI Jokowi juga mengharapkan agar revisi untuk meyakinkan terkait dengan carbon trading ini agar lebih sukses lagi,” ucap AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga akan dihadapkan pada target 120 juta bidang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan pekerjaan yang luar biasa mudah-mudahan bisa dicapai bersama.

“Lalu bukan hanya keadilan yang disampaikan oleh Pak Hadi semalam, walaupun itu penting sekali. tanpa keadilan rakyat tidak mungkin sejahtera, tapi kita juga ingin Kementerian ATR/BPN sesuai dengan semangat dan motonya melayani, profesional, dan terpercaya juga bisa menjadi bagian yang fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.