Kemenkeu Ungkap Rencana Belanja Alutsista Kemenhan Yang Naik Hingga Rp385 Triliun

Beritamu.co.id – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prabowo mengungkapkan, rencana tambahan pinjaman luar negeri Kementerian Pertahanan untuk belanja Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) saat kini masih disusun di Kementerian PPN/Bappenas.

Di sela kegiatan Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 yang digelar di Bali, Kamis (7/12), Prastowo mengatakan, bahwa rencana tambahan pinjaman tersebut masih dalam tahap penyususan oleh Bappenas (blue book). 

Setelah disetujui, sambung Prastowo, baru masuk ranah Kemenkeu untuk disusun dari mana asal pinjaman dan tenornya (green book).

“Jadi memang ini domainnya Kementerian Pertahanan dan Bappenas untuk menjelaskan, karena ada di sana. Nanti Kemenkeu yang semacam menjembatani, memfasilitasi untuk mendapatkan kredit dengan pihak luar, tetapi ini belum sampai ke sana,” bebernya.

Prastowo menjelaskan, di tahapan ini, posisi Kemenkeu hanya berada di proses terakhir, yakni memfasilitasi saja.

“Apapun itu, tentu saja kita di titik terakhir. Kalau sudah diproses, ya kita di bagian ujung, kita laksanakan,” ujarnya.

Terkait ada pihak yang meminta Kemenkeu membuka anggaran-anggaran untuk pengadaan alutsista, dirinya menegaskan, kalau semua keputusan disebut akan dipertanggungjawabkan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Semua dipertanggungjawabkan kok, kan nanti diaudit juga sama BPK dan lain-lain,” tegasnya.

Prastowo kembali menegaskan, bahwa Kemenkeu memastikan semua tata kelola utang sama dan tercatat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). 

Sementara terkait kemendesakan menambah pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista, Prastowo meminta hal tersebut bisa ditanyakan langsung ke Kemenhan sebagai pemakai anggaran. 

Sedangkan untuk utang secara keseluruhan bisa dipastikan pengelolaannya masih aman.

Diketahui, hingga akhir Oktober 2023 jumlahnya tembus Rp 7.950,52 triliun atau 37,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kami rasa tidak perlu dikhawatirkan, kita hati-hati dalam mengelola dan yang jelas manfaatnya. Sekarang itu, kalau kita tunjuk aja makin mudah mana yang dibiayai dari utang. jembatan, pelabuhan, jembatan itu sekarang sudah digunakan artinya manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” ucapnya.

Sebagai informasi tambahan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, untuk tahun 2020-2024 alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista yang sudah disepakati US$ 20,75 miliar atau sekitar Rp 319,55 triliun (kurs Rp 15.400). 

Dan karena ada perubahan maka alokasi tersebut akan ditingkatkan menjadi US$ 25 miliar atau sekitar Rp 385 triliun.

Sementara itu, untuk jangka waktu panjang ke 2034, kata Menkeu, rencana dan strategi alutsista termasuk alokasi pinjaman luar negerinya masih tetap di angka US$ 55 miliar.

Bendaharan Negara ini mengatakan, alokasi tersebut naik untuk merespons kebutuhan kondisi alutsista di tengah dinamika geopolitik dan geosecurity dunia.