Categories: MARKET

Pemerintah Kantongi Penerimaan Dari Pajak Kripto dan Pinjol Sebesar Rp 885,8 M

Beritamu.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap laporan penerimaan negara dari hasil pajak kripto dan pinjaman online (pinjol) hingga akhir bulan lalu mencapai angka Ro885,8 miliar.

Aturan pajak kripto dan pinjol ini termasuk jenis pajak baru yang berlaku sejak Mei tahun lalu, setelah keluarnya UU Nomor 7 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Adapun jenis pajak terkait kripto ini berupa pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Total penerimaan hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 383,4 miliar. 

Jual beli aset kripto dikenakan PPN yang bersifat final sebesar 0,11% jika transaksi melalui pedagang fisik dan 0,22% melalui bukan pedagang fisik. Sementara penghasilan yang diterima penjual aset kripto, penyelenggara, dan penambang dikenakan PPh final 0,1%. 

Dalam catatan Kemenkeu, setoran dari PPN atas kripto telah mencapai Rp 202,2 miliar. Ini terdiri atas penerimaan tahun lalu Rp 129 miliar dan tahun ini sampai dengan Juli sebesar Rp 73,2 miliar. 

Sementara itu, penerimaan berupa PPh kripto sebesar Rp 181,2 miliar, yang terdiri atas setoran tahun lalu sebesar Rp 117,4 miliar dan tahun ini Rp 63,8 miliar.

Pajak kripto ini meluncur bersamaan dengan pengenaan pajak fintech khususnya pinjol. Sejak diberlakukan Mei 2022 hingga akhir bulan lalu, total penerimaan pajak pinjol sudah mencapai Rp 502,4 miliar. 

Related Post

Jenis pajak yang dikenakan atas pinjol ini berupa pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan pasal 26 atas bunga yang diperoleh pemberi pinjaman atau lender. 

Adapun penerimaan dari PPh pasal 23 sebesar Rp 368 miliar. PPh pasal 23 dikenakan atas bunga pinjaman yang diterima lender dari dalam negeri baik orang pribadi maupun badan usaha tetap (BUT) dengan tarif sebesar 15%.

Penerimaan dari PPh pasal 26 sebesar Rp 134,4 miliar. PPh pasal 26 ini dikenakan terhadap lender yang merupakan wajib pajak luar negeri dengan tarif 20%.

Pemerintah juga mengenakan pajak terhadap beberapa layanan dan produk digital  lebih dulu. 

Pemerintah telah mengenakan PPN atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia atau lebih dikenal PPN PMSE tiga tahun terakhir. Total setorannya sudah mencapai Rp 13,87 triliun sejak diberlakukan Juli 2020. 

“PPN PMSE ini seperti Netflix, Google dan sebagainya, sekarang sudah ada 158 PMSE yang ditunjuk memungut PPN, penerimaan negaranya selalu meningkat dari waktu ke waktu,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal dalam sebuah webinar pada Selasa (29/8) siang.


https://pasardana.id/news/2023/8/30/pemerintah-kantongi-penerimaan-dari-pajak-kripto-dan-pinjol-sebesar-rp-885-8-m/

Yulia Vera

Recent Posts

ASDP Klaim Digitalisasi Layanan Berikan Efek Signifikan Pada Momen Libur Waisak

Beritamu.co.id - Momen libur panjang Hari Raya Waisak 2025, yakni pada 9-12 Mei 2025…

4 hours ago

Triniti Dinamik Luncurkan Show Unit Kluster Eastwood di District East, Karawang

Beritamu.co.id - PT Triniti Dinamik Tbk (IDX: TRUE) terus berkomitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan…

2 days ago

Sepekan Perdagangan, Kapitalisasi Pasar BEI Meningkat 0,29% menjadi Rp11.865 Triliun

Beritamu.co.id - Data perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama sepekan pada periode…

4 days ago

Kembangkan Beton Hijau di Pesisir dan Laut, SIG Gandeng BRIN

Beritamu.co.id - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (IDX: SMGR) atau SIG menjalin kerja sama dengan…

4 days ago

RDK Bulanan OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan pada bulan April 2025 Tetap Terjaga di Tengah Meningkatnya Dinamika Global

Beritamu.co.id - Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 April 2025…

4 days ago

Yacobus Jemmy Hartanto Kembali Tambah Porsi Kepemilikan Sahamnya di OMED

Beritamu.co.id - Yacobus Jemmy Hartanto selaku Komisaris dan juga Pengendali PT Jayamas Medica Industri Tbk (IDX: OMED) telah melakukan transaksi Pembelian…

4 days ago