Di Forum ASEAN, Menkeu Sebut Emisi Karbon Jadi Isu Lintas Batas

Beritamu.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa aktivitas yang menghasilkan emisi merupakan isu lintas batas.

Menurutnya, implementasi untuk pasar karbon memiliki kompleksitas tersendiri, diantaranya; terkait yurisdiksi, klaim, dan pihak negara yang berhak mendapatkan penerimaan.

Dalam Seminar on Financing Transition in ASEAN yang diselenggarakan di Bali pada Kamis (30/03) lalu, Bendahara negara ini mengatakan, aksi perubahan iklim yang dirancang Indonesia sejalan dengan ASEAN, khususnya terkait taksonomi hijau.

Menurut dia, Taksonomi hijau tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi negara lainnya sebagai bagian dari aksi konkrit untuk menurunkan emisi.

Taksonomi hijau Indonesia ini juga, kata dia, sejalan dengan The ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) Versi 2 yang telah diluncurkan pada bulan Maret 2023.

“Indonesia sangat memahami bahwa setiap kebutuhan pendanaan iklim membutuhkan sebuah kerangka kerja yang dapat dijadikan rujukan bagi seluruh pihak,” ujar Sri Mulyani lewat keterangan yang dikutip pada Sabtu (1/4).

Oleh karena itu, lanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah menyusun dokumen taksonomi hijau sebagai dasar pedoman investasi hijau.

Ia menjelaskan, ATSF Versi 2 dapat mengakomodasi kebutuhan asesmen yang lebih menyeluruh terkait “bagaimana dan dimana” kontribusi program penghentian batu bara untuk ditempatkan sebagai upaya dekarbonisasi dalam mendukung Perjanjian Paris.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi komitmen aksi perubahan iklim.

Dalam hal ini, pemerintah menjalankan komitmennya dengan mekanisme pasar maupun non mekanisme pasar.

“Indonesia telah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mendukung aksi perubahan iklim,” tutur Sri Mulyani.

Kebijakan tersebut, seperti; memberikan insentif pajak, tax holiday, dan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) serta bea masuk untuk aksi yang terkait sektor energi terbarukan dan penghentian batu bara.

Dia juga mengungkapkan, bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik dukungan internasional berupa dukungan teknis, pinjaman, maupun hibah dalam pengembangannya.