Keran Impor Beras Dibuka, Buwas : Kalau Dibatalin, Ya Tidak Masalah

Beritamu.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka keran impor beras di tahun ini.

Impor beras dilakukan untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog.

Total ada 500.000 ton beras impor yang akan didatangkan oleh pemerintah Indonesia, dengan biaya pembelian sebesar Rp 4,4 triliun.

Pada tahap pertama, Indonesia mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Selanjutnya, pada Januari hingga Februari 2023, pemerintah kembali mengimpor beras sampai 300 ribu ton dari Vietnam dan Thailand.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menyakini, Indonesia tidak akan lagi memiliki beras turun mutu, atau beras yang kualitas menurun lantaran stoknya akan langsung dijual dengan harga murah ketika masa penyimpanan melebihi 4 bulan.

Buwas mengatakan, kebijakan ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Sesuai dengan Permentan 38 bahwasanya usia beras yang sudah 4 bulan bisa dijual di bawah harga pembelian,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/1).

Buwas mengatakan, beras pengadaan dibanderol Rp 8.300 per kilogram.

Namun begitu masa penyimpannya melebihi 4 bulan, beras akan dilepas atau dijual dengan harga dibawah Rp 8.300 hingga di bawah Rp 8.000 per kilogram.

“Sehingga selisihnya bisa diberikan oleh pemerintah,” imbuh Buwas.

Buwas menambahkan, pihaknya tidak lagi memiliki stok beras disposal lantaran Bulog memiliki stok beras baru yang diperoleh dari impor.

Selain itu, Bulog juga akan menyerap beras dari hasil panen petani yang diprediksi akan masuk ke musim panen raya pada Maret 2023 mendatang.

“Maret saat panen raya akan menyerap sebanyak mungkin,” ujar Buwas.

Sementara itu, Buwas pun mengaku tidak ada masalah jika impor beras ini gagal. Dengan santai, dia mengaku impor beras ini bukan menjadi tanggung jawabnya.

“Kalau dibatalin ya tidak apa-apa, kan tanggung jawab bukan saya, ini kan semua perintah negara. Kalau diminta dibatalin ya batalin, gitu kita mah, tidak ada masalah, tidak usah dibikin pusing,” pungkasnya.