Cegah Dampak Negatif Ekonomi Global, Sri Mulyani Ingatkan Pentingnya Ketahanan ASEAN

Beritamu.co.id – Pemerintah Indonesia mengingatkan pentingnya ketahanan ekonomi ASEAN untuk mencegah dampak negatif kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pidato penutup dalam pertemuan IMF-ASEAN Roundtable di Washington DC, AS, Sabtu (15/10) malam waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara ini mengatakan, ketahanan ini penting mengingat laporan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan pada 2023 hingga 4,9 persen.

“Dalam Laporan World Economic Outlook (Oktober 2022), IMF telah merevisi turun prospek pertumbuhan ASEAN-5 pada tahun 2023 sebesar 0,2 poin persentase menjadi 4,9 persen,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut menyatakan, sebagian besar negara di kawasan ASEAN diproyeksikan tumbuh lebih lambat pada 2023 dari yang diperkirakan semula karena permintaan global yang melambat.

“Namun, secara keseluruhan prospek wilayah ini tetap relatif lebih baik daripada banyak wilayah lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Untuk mempertahankan pemulihan ini, kata Sri Mulyani, ASEAN harus terus memprioritaskan kebijakan yang melindungi daya beli rumah tangga di tengah kenaikan harga dengan memberikan kepercayaan kepada sektor bisnis.

Hal tersebut, menurutnya bertujuan untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan jangka menengah dan panjang melalui reformasi struktural.

Sementara itu, IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia masih tumbuh pada kisaran 5 persen pada 2023.

Namun, perkiraan itu sedikit di bawah proyeksi 5,2 persen pada akhir 2022.

Untuk diketahui, pada Forum para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota ASEAN dalam IMF-ASEAN Roundtable ini juga membahas mengenai upaya para pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan antara menekan inflasi dan mendorong pemulihan ekonomi.

Selain itu juga ketahanan ASEAN terhadap kebijakan pengetatan moneter Amerika Serikat dan kawasan Eropa, cara menggunakan kebijakan makroprudensial untuk menghadapi kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat dan kawasan Eropa, dan burden sharing antara kebijakan fiskal dan moneter.