Langkah demi langkah menuju kemandirian vaksin bagi Indonesia

Jakarta (Beritamu.co.id) – Tidak terasa pandemi COVID-19 sudah berjalan selama lebih dari dua tahun sejak World Health Organization (WHO) menetapkan pandemi COVID-19 menjadi pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.

Pandemi COVID-19 juga telah memukul segala lini kehidupan masyarakat mulai dari aspek sosial-budaya hingga aspek ekonomi. Padahal sebelumnya, Indonesia sudah mampu menyabet kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income) pada tahun 2019.
 
Untuk menekan laju penularan COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari menggencarkan kampanye 3M (selalu memakai masker, rutin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selain kebijakan tersebut, menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian kesehatan (Kemenkes), langkah vaksinasi dinilai mampu menurunkan risiko terinfeksi COVID-19, sehingga satu-satunya cara untuk memperoleh kekebalan terhadap virus hanya melalui vaksinasi.

Untuk itu, pemerintah meluncurkan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima vaksin pertama yaitu orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo.

Hal ini dilakukan dengan harapan masyarakat mau mengikuti program vaksinasi yang dilakukan pemerintah sekaligus mematahkan berita-berita yang simpang siur terkait vaksin itu berbahaya atau tidak efektif.

Untuk mempercepat laju vaksinasi, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri, perlu bantuan pihak-pihak lain seperti Pemerintah daerah (Pemda), Dinas kesehatan (Dinkes), TNI-Polri, juga kementerian-kementerian, salah satunya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang gencar membuka sentra-sentra vaksinasi.

Selain itu, Kementerian BUMN bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga meluncurkan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi di masyarakat.

VGR sendiri merupakan program vaksinasi berbayar, di luar program vaksinasi gratis yang digelar pemerintah, dalam hal ini dibiayai oleh program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Holding BUMN Farmasi (Bio Farma, Kimia Farma dan Indofarma) sehingga masyarakat tetap dapat divaksin secara cuma-cuma.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah sudah melonggarkan aturan mobilitas masyarakat, vaksinasi semakin bertambah pula jumlahnya dan kondisi perekonomian mulai pulih, namun ternyata kasus COVID-19 mulai mengalami kenaikan pada tahun ini.

Hal itu membuat pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan agar masyarakat wajib melakukan vaksin lanjutan atau dosis ketiga dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor H.K.02/02/11/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis lanjutan (Booster) pada 12 Januari 2022.

Menurut Satgas COVID-19 ada alasan kuat dibalik aturan mengenai masyarakat wajib untuk melakukan vaksin booster atau penguat.

Pertama, adanya penurunan antibodi sejak enam bulan pasca vaksinasi di tengah kemunculan varian baru COVID-19, kedua vaksin penguat merupakan bentuk usaha adaptasi masyarakat agar dapat hidup pada pandemi untuk kesehatan jangka panjang. Ketiga adalah memenuhi hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan vaksin demi perlindungan diri dan komunitas.

Vaksin BUMN

Sejak dibentuk pada tahun 2020, Holding BUMN Farmasi telah banyak berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi pandemi dengan menyediakan, mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan vaksin COVID-19 ke seluruh pelosok negeri, sehingga tujuan pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) bisa tercapai.

Salah satu program Holding BUMN adalah memproduksi vaksin COVID-19 di dalam negeri dengan harapan dapat menekan ketergantungan Indonesia terhadap vaksin COVID-19 yang diperoleh melalui impor.

Dalam keterangan tertulis Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan selain Vaksin Merah Putih, vaksin yang dikembangkan oleh Bio Farma bersama Baylor College of Medicine, Amerika Serikat yang disebut Vaksin BUMN ini juga telah masuk dalam daftar kandidat vaksin yang dirilis WHO.

Pembuatan vaksin BUMN ini juga bertujuan untuk mendukung kemandirian Indonesia dalam memproduksi vaksin COVID-19, mengingat negeri ini membutuhkan vaksin dalam jumlah yang cukup banyak, setidaknya untuk 208 juta penduduk.

Menteri yang berusia 52 tahun itu juga berharap upaya pengembangan Vaksin Merah Putih, maupun Vaksin BUMN ini akan berhasil agar nantinya Indonesia bisa memproduksi vaksin sendiri dan tidak perlu mengimpor dari negara lain.

Untuk mewujudkan program tersebut PT Bio Farma (Persero) pada 9 Juni 2022 telah resmi mengumumkan uji klinis fase ketiga vaksin yang disebut Vaksin BUMN.

Vaksin yang ditujukan untuk anak dan sebagai booster untuk dewasa tersebut telah diberikan kepada 4.050 subjek dengan batasan usia 18 tahun sampai 70 tahun.

Direktur Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan jika uji klinis Vaksin BUMN ini tidak ada hambatan dan telah mendapatkan emergency use authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk selanjutnya Bio Farma akan segera memproduksi pada Juli 2022.

Sebagai informasi, Bio Farma sudah mempersiapkan tiga fasilitas produksi, yang terletak di Bio Farma Bandung. Dengan target di tahun 2022 sebanyak 100 juta dosis, lalu di tahun 2023 sebanyak 120 juta dosis dan kemudian pada tahun 2024 akan memproduksi sebanyak 200 juta dosis per tahun.

Dapat dibayangkan jika Bio Farma telah berhasil memproduksi vaksin sendiri maka dengan begitu pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor vaksin dengan harga tinggi. Bahkan rencananya vaksin BUMN ini akan diekspor ke beberapa negara setelah mendapatkan EUA.

Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, kementerian dan lembaga ditambah dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni kemudian fasilitas kesehatan yang cukup lengkap, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera menuju kemandirian industri farmasi.

Berita ini sudah di terbitkan oleh di (https://www.antaranews.com/berita/2996541/langkah-demi-langkah-menuju-kemandirian-vaksin-bagi-indonesia)