Indonesia Dorong Kerja Sama Investasi dengan Persatuan Emirat Arab

Beritamu.co.id – Usai KTT COP26 di Glasgow-Skotlandia, Presiden RI, Joko Widodo beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, melanjutkan kunjungan kerja di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada tanggal 3-4 November 2021.

Kegiatan pertama adalah pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA, Y.M. Mohammed Bin Zayed Al Nahyan di Istana Al-Shatie.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, terutama setelah diluncurkannya perundingan perjanjian Indonesia – UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE- CEPA) pada September 2021 lalu, dan diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu lebih kurang 1 (satu) tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengungkapkan, dengan adanya perjanjian CEPA, harapannya kedua negara dapat meningkatkan angka perdagangan hingga di atas 3 kali lipat dari saat ini, dan menaikkan peringkat investasi PEA di Indonesia dari yang sebelumnya di peringkat 25.

“Terlebih dengan telah diundangkannya UU Cipta Kerja yang memudahkan proses layanan perdagangan dan investasi asing sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia menuju pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19,” ujar Menko Airlangga, seperti dilansir dari siaran pers, Kamis (04/11).

Secara khusus Indonesia berharap PEA dapat meningkatkan investasinya di bidang kesehatan dan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Selain itu, kedua negara sepakat melakukan langkah-langkah peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi, termasuk di bidang industri pertahanan melalui mekanisme bilateral yang telah terbentuk.

Termasuk juga merealisasikan sejumlah perjanjian kerja sama yang dihasilkan dan disepakati dalam 3 tahun terakhir.

“Beberapa investasi yang didorong dalam kunjungan ini antara lain kerja sama investasi melalui Sovereign Wealth Fund INA, kerja sama energi terbarukan, ritel dan infrastruktur pelabuhan dan jalan tol, kerja sama kesehatan, serta teknologi digital,” jelas Menko Airlangga.

Selama kunjungan di Abu Dhabi, Presiden Jokowi dan rombongan juga berkesempatan mengunjungi Jubail Mangrove Park, meninjau rencana lokasi gedung baru KBRI Abu Dhabi, melintasi jalan yang dinamakan President Joko Widodo Street, dan juga lokasi pembangunan President Joko Widodo Mosque.

Selanjutnya, Presiden dan rombongan akan bertolak ke Dubai untuk mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden dan Perdana Menteri PEA/Ruler of Dubai, Y.M. Sheikh Mohammed bin Rasid Al Maktoum, kemudian menghadiri acara Indonesia-UAE Investment Forum/Business Forum, menyaksikan sejumlah kesepakatan kerja sama bilateral kedua negara, mengunjungi Paviliun Indonesia, serta menghadiri acara National Day Paviliun Indonesia dalam Dubai Expo 2020.

Mengenai IUAE-CEPA, proses perundingannya telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) putaran secara hybrid, yang mana pada putaran kedua (28-30 Oktober 2021) telah berhasil disepakati beberapa pasal terkait substansi.

Sesuai kesepakatan kedua Pemimpin Negara, disepakati bahwa Perjanjian CEPA kedua negara akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

Nilai perdagangan kedua negara pada 2020 mencapai US$2,9 miliar, sementara dari nilainya pada Januari hingga Agustus 2021 sudah mencapai sekitar US$2,4 miliar.

Nilai investasi PEA di Indonesia periode 2017-2021 yaitu US$189,8 juta dengan sebanyak 484 proyek.

Kunjungan Presiden Jokowi ke PEA kali ini merupakan kunjungan kedua, setelah kunjungan pertama pada 8-9 Januari 2020 lalu.

Sebelumnya, Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA, Y.M. Mohammed Bin Zayed Al Nahyan berkunjung ke Indonesia pada 24 Juli 2019.

Selain Menko Perekonomian, Menteri Kabinet Indonesia Maju lain yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan di PEA ini yaitu Menko Marinves, Menlu, dan Menteri BUMN.

Selain itu, Seskab, jajaran KADIN Indonesia, dan sejumlah Pimpinan BUMN/Perusahaan Swasta Nasional.