Kemenkeu: Presidensi G20 RI forum efektif selesaikan masalah global

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan Presidensi G20 pada 2022 yang diselenggarakan di Indonesia akan menjadi forum yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan global.

“Kita akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Febrio Kacaribu  di Jakarta, Senin.

Pemerintah Indonesia memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional untuk menjawab kebutuhan global.

Agenda prioritas jalur keuangan yang diusulkan Indonesia di antaranya fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy melalui diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global.

Kebijakan smooth exit strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda.

Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara.

Selain itu, pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik maupun swasta juga akan terus dilakukan.

Adapun agenda prioritas lainnya yaitu mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah dan panjang.

Pemerintah akan mendorong dilakukannya realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta mendorong peningkatan kreativitas dan produktivitas.

Selain itu, realokasi modal turut akan terus diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnansi tingkat produksi dan operasional dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi.

Sementara dalam mengatasi scarring effect, Febrio mengatakan perlu ada keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah lonjakan COVID-19 dan mutasinya.

Pemerintah juga akan meningkatkan inklusi digital dan mengatasi kesenjangan digital serta membuat kebijakan menangani isu struktural seperti potensi penurunan output jangka menengah dan panjang dan ketenagakerjaan.

Dukungan global untuk negara rentan dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang dan dukungan lainnya.

Percepatan investasi di bidang infrastruktur khususnya setelah pandemi turut diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta.

Untuk agenda keuangan berkelanjutan akan diarahkan pada transisi yang adil dan terjangkau untuk mempercepat pemulihan ekonomi ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing.

Terakhir, regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital semakin diperkuat posisinya dengan ruang diskusi yang menekankan pada dampak inovasi digital.

“Ini tidak hanya berfokus pada manfaat inovasi digital tetapi juga membahas pentingnya menahan potensi risiko yang muncul,” ujar Febrio.