Kemenkeu hibahkan 8 venue PON bernilai Rp1,3 triliun untuk Papua

Jakarta (BeritaMu.co.id) – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan akan menghibahkan delapan venue acara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX bernilai Rp1,3 triliun yang merupakan barang milik negara kepada Pemerintah Daerah Papua.

“Sementara yang dihibahkan ada delapan hal dengan nilai kurang lebih Rp1,3 triliun,” kata Direktur Barang Milik Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Encep menyatakan hibah tersebut akan dilakukan saat gelaran PON XX telah usai yakni meliputi arena aquatic, Istora Papua Bangkit, arena cricket dan hockey, serta penataan kawasan venue yakni kawasan Kampung Harapan dan Kawasan Doyo Baru.

Kemudian arena sepatu roda, arena panahan, arena dayung, serta sistem drainase dan sanitasi kawasan Jayapura yang Surat Keputusan (SK) hibahnya akan keluar dalam waktu dekat.

Secara rinci, pembangunan arena aquatic menelan biaya Rp409,4 miliar, Istora Papua Bangkit Rp284,9 miliar, arena hockey dan cricket Rp294,8 miliar, dan arena sepatu roda Rp90,2 miliar.

Selanjutnya arena dayung Rp18 miliar, arena panahan Rp23 miliar, penataan kawasan venue Rp219,1 miliar, sistem drainase dan fasilitas sanitasi Rp11,2 miliar, serta dukungan transportasi 250 bus Rp107,1 miliar.

Meski demikian, Encep tidak menutup kemungkinan akan menambah beberapa venue untuk ikut serta dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Papua setelah ajang PON XX selesai.

Di sisi lain, ia memastikan aset seperti jalan nasional, bandara dan berbagai hasil pembangunan lainnya tidak akan dihibahkan dan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Nanti akan menyusul hal lainnya karena kan di sana juga kita sudah membangun beberapa hal. Ada yang sudah tuntas atau ada juga yg berbentuk renovasi dan sebagainya,” katanya.

Ia menegaskan, langkah hibah ini dilakukan karena pemerintah pusat percaya bahwa pemerintah Papua akan mampu mengelola barang milik negara tersebut.

Terlebih lagi, menurut Encep, hibah itu akan membuat pemerintah Papua memiliki aset tambahan yang nantinya bermanfaat untuk melayani masyarakat.

“Nanti kita serahkan dalam bentuk hibah. Ini bagus untuk menambah aset BMD (barang milik daerah) dan menjadi kelanjutan pengelolaan. Pemda setempat akan mampu mengurus,” katanya.