Biaya Transisi Energi Mahal, Menkeu : Kami Tidak Mampu

Beritamu.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak bisa sendirian dalam menyiapkan dana untuk transisi energi yang memakan biaya sebesar USD5,7 miliar per tahun atau setara Rp80.94 trilun (Kurs Rp14.200 per USD).

Menurutnya, karena biaya yang besar tersebut, transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan membutuhkan partisipasi sektor swasta.

“Itu adalah kebutuhan dana yang sangat besar. Kalau hanya dengan dana pemerintah, kami tidak mampu, karena Indonesia tidak hanya membutuhkan energi. Kami membutuhkan banyak hal, seperti infrastruktur, air, jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” ucap Sri Mulyani, dalam diskusi The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia’s Sustainability Goals secara daring di Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Sri Mulyani juga mengungkapkan, selama ini pemerintah telah menggunakan seluruh instrumen fiskal untuk mendanai proyek hijau berkelanjutan. Salah satunya, yakni melalui penerbitan obligasi hijau global yang dikombinasikan dengan prinsip syariah yang sudah cukup aman.

“Indonesia merupakan salah satu dari negara emerging market yang berhasil menerbitkan obligasi hijau global ini,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/9).

Menkeu menjelaskan, setidaknya terdapat dua cara untuk memastikan akan adanya partisipasi sektor swasta.

Pertama, melalui pemapanan pasar karbon yang masih sangat baru di Indonesia dan saat ini sedang didiskusikan pemerintah dengan berbagai pihak, terutama mengenai pasar dan harga karbon sebagai instrumen transformasi kepada penggunaan emisi karbon yang lebih rendah, khususnya energi.

“Langkah ini akan sangat dibutuhkan agar kami bisa memasuki rezim perdagangan karbon, jadi pasar harus dikenalkan,” ucapnya.

Kemudian melalui pengenalan performance based payment atau klasifikasi beban pungutan pajak yang akan dikenai kepada perusahaan, dengan bergantung banyaknya emisi yang dihasilkan dalam satu masa produksi.

“Dalam hal ini, kami sebenarnya baru saja berdiskusi dengan parlemen semalam, dan parlemen juga memberikan dukungan yang sangat kuat, dengan syarat kami memberikan peta jalan yang jelas menuju energi karbondioksida yang lebih rendah,” tandasnya.