Menko Airlangga: Vaksinasi di lokasi PON XX Papua jadi prioritas

Jakarta (BeritaMu.co.id) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi di lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

“Bapak Presiden meminta akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama dan juga diberi diberikan prioritas kepada kabupaten/kota di tempat akan diselenggarakannya PON,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM secara daring, Senin.

Menko Airlangga menyampaikan vaksinasi di lima kabupatan/kota penyelenggaran PON sebenarnya sudah lebih baik dan sedikit lebih tinggi dibandingkan vaksinasi rata-rata nasional.

Kota Jayapura sudah mencatatkan 51 persen vaksinasi dosis pertama, lalu Kabupaten Jayapura 48,39 persen, Mimika 50,6 persen, Merauke 55,58 persen, dan Kabupaten Kerom sebanyak 33,73 persen.

“Kasus aktif mengalami kenaikan tapi diindikasikan sekitar 81 persen perlu statusnya diperbaiki setelah 21 hari,” ujar Menko Airlangga.

Sedangkan untuk capaian vaksinasi di luar lokasi penyelenggaraan PON, ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memberi perhatian khusus kepada beberapa provinsi yang capaian vaksinasinya masih rendah.

“Presiden memberi perhatian kepada Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimatan Barta, Sulawesi Tengah, NTB, Maluku Utara, dan Papua, yang angkanya masih lebih rendah daripada angka vaksinasi rata-rata nasional,” kata Menko Airlangga. 

Selain itu, untuk kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis pertama melebihi 50 persen, pemerintah mulai melakukan uji coba penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banda Aceh yang vaksinasi dosis pertamanya telah mencapai 58,47 persen, Kota Jambi dengan 65 persen, Kota Kupang dengan 61 persen, Palangkaraya 58 persen, dan Batam 83 persen.

“Peduli Lindungi digunakan untuk venue check in di beberapa kegiatan, apakah itu di mal, di kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ataupun masuk dalam kegiatan yang terkait dengan fasilitas-fasilitas umum,” ujar Menko Airlangga.