Menko Airlangga: Ada perbaikan kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali

Jakarta (BeritaMu.co.id) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengatakan ada perbaikan kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali.

“Sejalan dengan nasional itu terjadi perbaikan,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM secara daring, Senin.

Menko Airlangga merinci kasus fatality rate di Sumatera adalah 3,35 persen dan kasus aktif turun 42,17 persen. Kemudian di Nusa Tenggara, case fatality rate (CFR) 2,23 persen dengan kasus aktif turun cukup tajam yakni 65,36 persen. Sedangkan di Kalimantan (CFR) mencapai 3,1 persen dengan kasus aktif turun 51,72 persen.

“Sulawesi case fatality rate 2,48 persen dan kasus aktif turun 47,34 persen. Di Maluku Papua case fatality rate 1,55 persen dan kasus aktif turun 29,9 persen,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi PPKM di luar Jawa-Bali, terdapat 20 kabupaten/kota level 4 dengan tren penurunan mobilitas yang melandai.

“Yang turun itu walaupun turunnya kurang dari 10 persen adalah Dumai, Medan, Rokan Hulu, Pringsewu Banggai, Banda Aceh, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Luwu Timur, Kota Samarinda dan Kota Merangin,” ungkap dia.

Kendati demikian, terdapat 9 kabupaten/kota yang memiliki kecenderungan peningkatan mobilatas. Yakni Bandar Lampung, Pekan Baru, Pematang Siantar, Simalungun, Jambi, Sumba Timur, Kupang, Jayapura, Padang dan Palembang.

Sementara itu, pada tingkat provinsi terjadi perbaikan level assement. Dari 7 provinsi yang menerapkan PPKM level 4, pada 28 Agustus turun menjadi 4 provinsi menyisakan Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur .

“Hal ini sesuai peringkat kabupaten/kota dari 104 pada tanggal 20 Agustus menjadi 85 kabupaten kota pada tanggal 28 Agustus,” tutur Airlangga.

Sedangkan untuk level 3, turun dari 234 kabupaten/kota menjadi 232 kabupaten/kota. Kemudian level 2 naik dari 48 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota, serta level 1 naik dari 0 menjadi 1.

“Dari level tersebut di luar Jawa terjadi perbaikan level assessment,” kata dia.