ANALIS MARKET (25/8/2021) : IHSG Memiliki Peluang Bergerak Menguat Terbatas

Beritamu.co.id – Riset harian Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan, pada perdagangan hari Selasa, 24/08/2021 kemarin, IHSG ditutup melemah 20 poin atau -0.33% menjadi 6.089. Sektor infrastruktur, energi, Kesehatan, keuangan, industrials, property, consumer siklikal bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar Rp25.2 miliar.

“Berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.051 – 6.178,” sebut analis Pilarmas dalam riset yang dirilis Rabu (25/8/2021).

Adapun cerita di hari Rabu ini akan kita awali dari;

1.DPR & BLUEPRINT

Wow pemirsa, lagi-lagi apa yang diinginkan oleh Biden menjadi sebuah kenyataan. Kali ini DPR telah menyetujui blueprint mengenai stimulus senilai $3.5 triliun untuk bergerak maju. Kali ini Nancy Pelosi menjadi sosok kunci dalam menyetujui stimulus ini untuk mendapatkan persetujuan untuk rencana jangka panjang perekonomian Amerika. Pemungutan suara berada di 220 – 212 untuk setuju, namun ada keretakan di dalam partai antara yang progresif dengan moderat yang dimana ada potensi blueprint stimulus tersebut digagalkan. Sebelumnya, ada keinginan bahwa yang disahkan hanyalah infrastructure bipartisan nilai $550 miliar yang rencananya akan disahkan oleh DPR pada bulan depan. Untuk menghindari pertikaian lebih lanjut, Pelosi mengatur pemungutan suara langsung pada resolusi anggaran. Pelosi sendiri menggunakan manuver procedural yang dianggap dapat digunakan setelah DPR melihat adanya perbedaan dan potensi tidak tercapainya kesepakatan terkait dengan RUU Infrastructure, dan Undang Undang hak suara. Biden sendiri memuji apa yang dilakukan oleh Pelosi merupakan sesuatu yang sangat hebat dan luar biasa. Biden menyampaikan bahwa DPR telah mengambil langkah yang signifikan untuk melakukan sebuah investasi bersejarah yang akan mengubah Amerika, dimana akan dilakukan pemotongan pajak bagi keluarga pekerja, serta memposisikan perekonomian Amerika untuk pertumbuhan jangka panjang. Senat sendiri telah menyetujui adanya resolusi anggaran dengan suara 50 – 49. Pemungutan suara yang terjadi di DPR kemarin, telah membuka jalan bagi proses rekonsiliasi anggaran, dimana Komite menulis rincian kerangka anggaran ke dalam Undang Undang pajak dan pengeluaran yang dapat dipilih oleh DPR dan Senat pada musim gugur nanti. Sebagai catatan, Pelosi sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen untuk meloloskan Undang Undang Infrastructure pada tanggal 27 September mendatang dan berjanji untuk memastikan bahwa setiap Rancangan Undang Undang yang diinginkan oleh Biden, akan memiliki dukungan yang cukup untuk meloloskan Rancangan Undang Undang tersebut kepada Senat. Biden dan para pendukungnya sekali lagi mendukung strategi Pelosi mengenai pentingnya resolusi anggaran, Rancangan Undang Undang infrastructure, dan Undang Undang Hak Suara. Komite DPR dan Senat sedang bekerja untuk mencoba menyusun bagian dari paket pengeluaran yang akan mengisi rincian resolusi anggaran tentang perubahan iklim, kenaikkan pajak pada perusahaan, dan komunitas perguruan tinggi bebas biaya kuliah, dan memperluas medicare. Namun perbedaan pendapat masih akan terjadi di antara Demokrat dengan pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer terkait dengan paket legislative multitriliun dollar melalui Kongres dalam beberapa minggu mendatang. Resolusi anggaran menetapkan batas waktu hingga 15 September untuk Komite Kongres bertanggung jawab untuk merancang Undang Undang Pajak dan Pengeluaran. Sebelumnya beberapa anggota Partai Demokrat telah menolak keras terkait dengan stimulus senilai $3.5 triliun tersebut, dan beberapa anggota partai lainnya menyatakan keprihatinannya mengenai kenaikan pajak untuk perusahaan dan masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi. Kongres sendiri juga sebetulnya masih memiliki tugas yang sangat penting yaitu harus meloloskan undang undang pendanaan untuk menghindari penutupan pemerintah pada tanggal 1 October, serta menaikkan plafon utang pada waktu yang sama untuk menghindari default pada kewajiban pembayaran federal. Kami memahami sebetulnya tujuan dari Biden, namun kami juga tidak memahami apabila semua yang diinginkan Biden terkait dengan stimulus perekonomian harus terus menerus diberikan. Ratio utang yang kian memprihatinkan menjadi salah satu tolok ukur yang harus diperhatikan, namun sebagai negara adidaya, utang bukanlah sesuatu hal yang menjadi prioritas dipermasalahkan. Namun tentu kehati hatian dalam mengelola ratio utang menjadi salah satu yang terpenting, agar jangan sampai utang tersebut menjadi batu sandungan di kemudian hari.

2.PFB!!

Pemerintah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau Pooling Fund Bencana (PFB) melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 75/ 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Perpres No. 75/2021) pada 13 Agustus 2021. PFB merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk memperkuat ketahanan fiscal dalam menanggulangi dampak bencana alam dan non-alam secara efektif. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut PFB sebagai milestone penting dalam manajemen risiko bencana di Indonesia karena meningkatkan kapasitas pendanaan risiko bencana khususnya pendanaan mitigasi bencana dan transfer risiko. PFB akan memiliki dana kelolaan awal sebesar kurang lebih Rp7,3 triliun. Dengan demikian, PFB akan menambah kapasitas pendanaan bencana pemerintah dari semula hanya terdiri dari dua sumber utama yaitu APBN dan APBD. Mengacu pada research yang dilakukan oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 12 dari 35 negara yang menghadapi risiko terbesar akibat bencana alam. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko atas lebih dari 10 jenis bencana alam mulai dari gempa bumi sampai likuifaksi. Kami melihat proses penanganan bencana di Indonesia salah satunya mengalami kendala anggaran. Berdasarkan hasil kajian Kementrian Keuangan, rata-rata nilai kerusakan langsung yang dialami Indonesia dalam 15 tahun terakhir mencapai sekitar Rp20 triliun per tahun. Sebagai contoh, bencana alam besar seperti gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada September 2018, mengakibatkan kerusakan dan kerugian ekonomi sekitar Rp18,5 triliun. Namun, Dana Cadangan Bencana di dalam APBN untuk mendanai kegiatan tanggap darurat dan hibah rehabilitasi serta rekonstruksi kepada pemerintah daerah masih berada di bawah nilai kerusakan dan kerugian tersebut, yaitu sekitar Rp5 triliun sampai Rp10 triliun per tahun sejak 2004. Kami melihat adanya PFB dapat menjadikan solusi dimana risiko tak terduga dari bencana dapat saja menjadikan beban bagi neraca keuangan negara. Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang optimal guna meminimalisir defisit anggaran sebagai dampak dari risiko becana pada APBN.