Erick Thohir tambahkan nilai inti BUMN menjadi Ber-AKHLAK

Jakarta (BeritaMu.co.id) – Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan nilai inti atau core values dalam BUMN menjadi Ber-AKHLAK sebagai bagian dari kesatuan dalam pemerintahan.

“Hari Rabu (18/8) saya juga membuat statement (pernyataan) yang sangat penting, karena kemarin bapak Presiden RI Joko Widodo sudah meluncurkan bagaimana ASN Ber-AKHLAK. Karena itu sebagai loyalitas, sebagai pembantu Presiden RI kita sudah menentukan bahwa AKHLAK menjadi nilai inti atau core values, karena itu nanti kita seragamkan dengan harapan bapak Presiden RI bahwa BUMN Ber-AKHLAK,” ujar Erick Thohir dalam keterangan video dari Kementerian BUMN yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Erick, BUMN harus menjadi satu kesatuan di dalam pemerintahan dan tidak bisa berdiri sendiri, sehingga penting sekali kerja sama BUMN dengan kementerian lainnya, karena banyak penugasan, serta banyak kegiatan korporasi BUMN juga bergantung dengan kementerian lain.

“BUMN tidak mau menjadi menara gading, karena itu tadi saya hari ini Rabu (18/8) sebagai loyalitas dan sebagai bagian dari kesatuan negara Republik Indonesia, dengan itu core values kita nanti kita tambahkan menjadi Ber-AKHLAK sesuai dengan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dipimpin oleh bapak Menpan RB Tjahjo Kumolo,” kata Menteri BUMN tersebut.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meluncurkan fondasi baru berupa nilai-nilai dasar bagi ASN.

Core values terbaru adalah Ber-AKHLAK, yang merupakan akronim yang berorientasi pelayanan yakni, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Presiden Joko Widodo menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah pejabat yang dilayani malah sebaliknya harus melayani masyarakat. Menurut Presiden, setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani untuk membantu masyarakat.

Untuk itu ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Otoritas dan sumber daya tersebut, menurut Presiden Jokowi, harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah bangsa dan negara.