Kominfo dukung penuh penyaluran bansos manfaatkan teknologi digital

Jakarta (BeritaMu.co.id) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial.

“Kementerian Kominfo mendukung penuh upaya penyaluran Program Bantuan Perlindungan Sosial (Perlinsos) oleh K/L (kementerian/lembaga) terkait, termasuk inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat dihubungi Antara, Sabtu.

Diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan membuat aplikasi untuk penyaluran bansos yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2021 dengan menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perusahaan-perusahaan fintech.

Johnny mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan nyata atas inovasi yang dihadirkan Kementerian Sosial. Selain memberikan dukungan komunikasi publik, kementerian yang dipimpinnya itu juga memastikan percepatan pemerataan infrastruktur digital.

Kominfo juga melakukan pemutusan akses ke konten dan aplikasi yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir timbulnya hoaks maupun penipuan.

Johnny menambahkan, pihaknya juga terus meningkatkan kegiatan literasi digital kepada masyarakat luas.

Kominfo, kata dia, menargetkan sebanyak 12,4 juta peserta mengikuti kegiatan literasi digital di tahun 2021, dengan total 50 juta peserta di tahun 2024 di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“Kesemuanya merupakan bentuk dukungan nyata Kementerian Kominfo agar masyarakat yang berhak dapat menerima Bantuan Perlinsos yang disiapkan oleh pemerintah, serta terhindar dari ancaman dampak negatif internet seperti hoaks, disinformasi, dan penipuan,” ucap Menteri Johnny.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) akan mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.

“Saya setuju digitalisasi bansos karena ini merupakan bagian upaya untuk transparansi dan yang kedua adalah untuk akuntabilitas, pertanggungjawaban publik,” ujar Trubus saat dihubungi Antara, Kamis (5/8).

Namun, menurut dia, diperlukan perencanaan matang agar nantinya digitalisasi bansos dapat diterapkan dengan optimal dan tepat sasaran.